The Legal Position of Grondkaart as the Basis of Ownership Rights for Land Owned by PT. Indonesian Railways (Medan District Court Decision No. 822/Pdt.G/2020/PN. Mdn)
DOI:
https://doi.org/10.59890/ijla.v3i3.25Keywords:
Grondkaart, UUPA Land Rights Base, UUPA Conversion ProvisionsAbstract
This study aims to analyze the legal regulation of land rights based on grondkaart since the enactment of the UUPA, its legal force in Decision No. 822/Pdt.G/2020/PN.Mdn, and judges' considerations regarding land ownership by PT KAI. Normative legal research with descriptive analysis is the methodology employed, and primary, secondary, and tertiary data gathered from interviews and literature reviews are qualitatively assessed. The results of the study show that since the enactment of the UUPA, all land laws inherited from the Dutch East Indies are not valid and western land rights must be converted; land controlled by the Staatsspoorwegen (SS) through grondkaart is transferred to PT KAI after nationalization, but if it is not converted, it remains an unseparated state asset; and in Decision No. 822/Pdt.G/2020/PN.Mdn, the judge stated that the ownership of PT KAI was legal based on grondkaart without providing a juridical basis in accordance with the UUPA, while the lease of land by PT KAI on the basis of such rights was contrary to the provisions of the UUPA.
References
_________ Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016
___________ Problematika Kepemilikan Tanah Bagi Orang Asing Sebuah Tinjauan Yuridis-Filosofis, Bandar Lampung, Indepth Publishing, 2012
_______________ Hukum Dalam Jagad Ketertiban, Jakarta, UKI press, 2009
Abdurrahman, Alif., Konsistensi UUPA Terkait hak Milik Atas Tanah Bagi WNI Non Pribumi di Yogyakarta, Jurnal Volume 12 Nomor 1 (2019), Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro
Aburaera, Sukarno., dkk, Filsafat Hukum Teori dan Praktik, Jakarta, Kencana, 2013
Ali, Zainudi., Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Grafik Grafika, 2011
Antara News, “Sekilas Tentang Aset PT. KAI (Persero) Wilayah Sumatera”, https://lampung.antaranews.com/berita/321233/sekilas-tentang-aset-pt-kai-persero-wilayah-sumatera, diakses pada tanggal 28 Mei 2023
Arba, H.M., Hukum Agraria Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2018
Az, Lukman Santoso., Negara Hukum da Demokrasi: Pasang Surut Negara Indonesia Pasca Reformasi, Ponorogo, IAIN Po PRESS, 2016
Azhary, Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya), Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1995
Bakri, Muhammad., “Unifikasi Dalam Pluralisme Hukum Tanah di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi Dalam UUPA)”, Jurnal Kertha Patrika Vol. 33 No. 1 (Januari 2008), Fakultas Hukum Brawijaya, Malang
Chomzah, Ali Achmad., Hukum Agraria Pertanahan di Indonesia, Jakarta, Prestasi Pustakarya, 2004
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2001
Dwika, “Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum”, http://hukum.kompasiana.com, diakses pada 5 Januari 2022
Eddy, Richard., Aspek Legal Property-Teori, Contoh dan Aplikasi, Yogyakarta, Andi Offset, 2010
Eradany, Bina., “Ketentuan UUPA No. 5 Tahun 1960 Tentang Konversi Hak-Hak Atas Tanah Dalam Pembangunan”, Jurnal Ekonomi KA45 Vol. 10 No. 2, Juni 2023, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan
H.S., Salim., Hukum Kontrakan, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
Hakim, Abdul Aziz., Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011
Hamzani, Achmad Irwan., “Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya”, Jurnal Yustisia Edisi 90, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, 2014
Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008
Harsono, Boedi., Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jakarta, Djambatan, 2007
Hartanto, Andy., Hukum Pertanahan (Karateristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya), Surabaya, LaksBang Justitia Surabaya, 2014
Hutagalung, Thoga., “Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Filsafat Pancasila Dan Undang- Undang Dasar 1945”, Disertasi Doktor, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1995
Ibrahim, Johnny., Teori& Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayumedia Publishing, 2006
Indriasary, Evy., Perkembangan Hak Menguasai Negara Dalam Hukum Pertanahan Nasional, Jurnal Pembaharu Hukum Volume 2 No. 1 (Juni 2021), Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal
Intansari, Virgia., dan Sohombing, Irene Eka., “Analisis Grondkaart Milik PT KAI (Persero) Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah”, Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol. 3 No. 4, November 2021, Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Isnaini dan Lubis, Anggreni A., Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Medan, Pustaka Prima, 2022
Keputusan Menteri Perhubungan Tenaga dan Pekerjaan Umum No. 2 Tahun 1950
Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Maklumat Kementerian Perhubungan No. 1/KA Tahun 1946
Marpaung, Leden., “Proses Penanganan Perkara Pidana di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi, Jakarta, Sinar Grafika, 2011
Masyrullahushomad dan Sudrajat, “Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraia) 1870: Periode Awal Swastanisasi Perkebunan Di Pulau Jawa”, Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah Volume 7 (2) 2019, Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta
Mertokusumo, Soedikno., Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 2006
Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2006
Muabezi, Zahermann Armandz., “Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6, No. 3, 2017
Muchsin, Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah, Bandung, Refika Aditama, 2007
Muhtaj, Majda El., Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi IndonesiaDari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005
Mulyadi, Lilik., Serawut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti 2010
Nasution, Bismar., Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2003
Nugroho, Aristiono., Lokomotif dan Rell, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
Nugroho, Septian Ikhwan., dkk., “Akibat Hukum Tanah Grondkaart Yang Dikuasai PT. Kereta Api Indonesia Setelah Berlakunya UUPA Nomor 5 Tahun 1960”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 7 No. 7, Januari 2021, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang
Pahlevi, Farida Sekti., “Kekuatan Hukum Grondkaart dan Problematikanya di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 4 No. 1, Juni 2022, Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10 Tahun 2014 tentang Pencabutan Perundang-Undangan Mengenai Pertanahan
Peraturan Menteri Agraria No. 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai Dan Hak Pengelolaan
Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara Dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1959 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda
Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Kereta Api
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan Kerata Api dan Tilpon Milik Belanda
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api Menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Api Menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN)
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara
Prodjodikoro, Wirjono., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2003
PT. Kereta Api Indonesia (Persero), https://www.kai.id/corporate/about_kai/ diakses pada tanggal 28 Mei 2024
PT. Kereta Api Indonesia (Persero), Tanah Kereta Api Suatu Tinjauan Historis, Hukum Agraria/ Pertanahan dan Hukum Perbendaharaan Negara, Bandung, Seksi Hukum PT. Kereta Api (Persero), 2000
Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 822/Pdt.G/2020/PN. Mdn
Rahartjo, Satjipto., Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000
Rais, Muslihin., “Nilai Keadilan Putusan Hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Al-Daylah, Vol. 6/No.1, 2017
Rhiti, Hyronimus., Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2015
Riduan, Metode & Teknik Menyusun Tesis, Bandung, Alfabeta, 2004
Ridwan, H.R., Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Rajawali Pers, 2011
Rubaie, Achmad., Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Malang, Bayumedia Publishing, 2007
Rumiyah, dan Samiji, Tinjauan Yuridis Bentuk Pemerasan Hak-Hak Atas Tanah Bersifat Smentara, Justice Pro Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Sunan Giri Surabaya, Surabaya
Santoso, M. Agus., Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Jakarta, Kencana, 2014
Santoso, Urip., Hukum Agraria Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta, Kencana, 2013
Sasmitha, Tody., Budhiawan, Haryo., Sukayadi, Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2014
Setiawan, I Ketut Oka., Hukum Agraria, Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2020
Siahaan, Mariot. P., Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Teori dan Praktek), Jakarta, Rajawali Press, 2005
Silvianna, Ana., “Grondkaart; Problematika Hukum dan Penyelesaiannya ((Analisis Kasus antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT Pura Barutama Kudus Jawa Tengah)”, Jurnal Law, Development & Jusctice Review Vol. 3 No. 1, Mei 2020, Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, Semarang
Soekanto, Soerjono., Mamudji, Sri., Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004
Soerodjo, Irawan., Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Jakarta, Arkola, 2003
Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2011
Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Rajawali Pers, 2017
Sulistiowati, “Status Kepemilikan dan Pemanfaatan Tanah Grondkaart di Stasiun Depok Baru, Lenteng Agung, dan Tanjung Barat", Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50 No. 4, 20 Nopember 2020, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok
Sumardjono, Maria SW., Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta, Kompas, 2005
Sumarja, FX., Hukum Pendaftaran Tanah, Bandar Lampung, Penerbit Universitas Lampung, 2010
Sunggono, Bambang., Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
Supriadi, Hukum Agraria, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
Supriyadi, Bambang Eko., Hukum Agraria Kehutanan, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013
Sutedi, Adrian., Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Jakarta, Sinar Grafika, 2018
Tim Editor Pendastaren Tarigan dan Arif, Spirit Hukum, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012
Tim Penelitian Hukum, Hak Menguasai Negara di Bidang Pertanahan, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2015
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang No. 13 Tahun 1992 tentang Perkerataapian
Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkerataapian
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekusaam Kehakiman
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahan-Perusahaan Milik Belanda
Utama, M Aulia Reza., “Peranan Peradilan Pertanahan Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan”, Badamai Law Jurnal, Vol. 2, Issues 1, Maret 2017, Pengadilan Negeri kota Banjarbaru
Wardhani, Dinar W., dkk, “Kedudukan Grondkaart Sebagai Alat Bukti Pendaftaran Tanah di Indonesia”, Jurnal Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2023
Wargakusumah, Hasan., Hukum Agraria I Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001
Wawancara kepada Bapak Abdul Malik, Staff Bagian Semgketa Tanah Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, pada tanggal 3 Juni 2024
Wawancara kepada Bapak Fachrizal Lubis, Praktisi Hukum, di Kantor Law Office Fachrizal Lubis, pada tanggal 18 Mei 2023
Winarno, Dwi., Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta, Bumi Aksara, 2006
Wirartha, I Made., Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2006
Zainal, Asikin., Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Rajawali Press, 2012
Zulkifli & Jimmy P., Kamus Hukum, Surabaya, Gramedia Press, 2022, hal. 261
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Musyaffa Andika, Yamin Lubis, Rosnidar Sembiring
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
